Hukum Pemerasan

Tindak pidana pemerasan ditinjau berdasarkan pasal 368 kitab undang-undang hukum pidana

Masalah kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia itu ada, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Hal tersebut dapat diketahui mulai dari media massa maupun media elekteronik. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemerasan diantaranya faktor ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi seorang dalam bermasyarakat. Ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan. Terkait dengan tindak pidana pemerasan yang terkadang selalu didalilkan oleh si-pemeras bahwa barang yang ada pada orang lain baik seluruhnya atau sebagian milik orang itu, belum jatuh ke tangan pelaku. Atau dengan perkataan lain, barang tersebut masih dalam penguasaan pelaku, atau dengan perkataan lain, barang tersebut masih dalam penguasaan pelaku. Keadaan seperti itu tidaklah membebaskan seseorang sebagai telah melakukan tindak pidana pemerasan.

1. Definisi Tindak Pidana ‘Pemerasan’

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeras) dan merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Bila dilihat kata ‘pemerasan’ dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bisa bermakna leksikal ‘meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.

Dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Menurut rumusan dalam KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya.

2. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (daad en dader strafrecht), proses wajar (due process). Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

Dimaksud pemerasan menurut KUHP adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Pada rumusan pasal 368 ayat (1) apabila dijabarkan,

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Maka dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat tindakan ‘pengancaman’ yang merupakan cara yang  digunakan  untuk  memeras, yang bisa berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman     pencemaran     baik     dengan     lisan maupun  tulisan,  atau  ancaman  akan  membuka rahasia (Pasal 369 ayat (1) KUHP). Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau  ancaman  kekerasan  ini,  pemilik  barang menyerahkan  barang  tersebut  kepada  pelaku. Penggunaan  kekerasan  ini  harus  berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat  ancaman pidananya apabila:

1) Tindak pidana pemerasan itu dilakukan   pada   waktu   malam   dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada     rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api atau rem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.

2) Tindak pidana pemerasan itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.

3) Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan  dilakukan dengan cara membongkar, merusak  atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3   KUHP   dengan pidana penjara dua belas tahun.

4) Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya lukaberat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidannya sama dengan yang diatas yaitu dua belas tahun penjara.

5) Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang maka diatur dalam    ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana lebih berat yaitu lima belas tahun penjara.

6) Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang     memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2)   KUHP. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHP tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

3. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana pemerasan diatur dalam  Pasal  368  Unsur tindak pidana pemerasan adalah memaksa, menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Objek tindak pidana pemerasan berupa benda (barang), utang, dan/atau   perikatan. Dari sudut subjektif, sifat melawan hukum yakni terdapat unsur maksud  menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dan dari sudut objektif terletak pada    unsur perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan diatur pada Pasal 368 ayat (2) KUHP, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila Pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mengancam (pengancaman) dimana bentuk  pengancamannya  berupa ancaman       Secara   substansi yang   merupakan   tindak   pidana   adalah pemerasan,  bukan     pengancamannya. Sedangkan   pengancaman   adalah   cara untuk melakukan pemerasan.

Konsultasi masalah korupsi pada perusahaan bisa Telp / WA : 081280090101

Virby Law Firm

Equity Tower lantai 49 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Jakarta 12190
Telp : (021) 29651231
Email : info@virbylawfirm.com
Website : www.virbyLawfirm.com