Pembagian Harta Cerai

Bagaimana harta gono gini dapat terjadi dan keterkaitanya dengan akibat hukum perceraian

Perlu dipahami bahwa yang menjadi salah satu akibat hukum dari suatu perceraian adalah terciptanya permasalahan dan sengketa harta gono gini. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengaturan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta gono gini diatur menurut hukumnya masing-masing” dalam hal ini yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mengacu pada hukum agama, hukum, adat dan hukum-hukumnya”. Dalam kasus perceraian dan harta gono gini yang menjadi salah satu akibat hukum yang ada dapat pula mengacu pada ketentuan pasal 128 KUH Perdata yang mengatur “setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah baran itu diperoleh”.

Akibat hukum perceraian perlu diketahui bahwa tidak hanya terjadi pada pribadi masing-masing suami dan istri melainkan lebih dari itu seperti layaknya akibat hukum dapat terjadi terjadap harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan dalam perselisihan harta gono gini. Harta gono gini yang dalam perkara perceraian akan menjadi ajang persengketaan antra suami istri, dan Lembaga peradulan pun akan cukup mengambil peran pentung dalam menyelesaikan proses penyelesaian sengketa harta gono gini.

M. Yahya Harahap memberikan pendapatnya bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yuridiksi harta gono gini yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa terdapat beberaa hal yang termasuk dalam yuridiksi harta gono gini diantaranya yakni:

Penyelesaian Hukum Harta Gono Gini

Bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa berkaitan dengan harta gono gini, suami atau istri dapat bertindak atas persetujauan masing-masing pihak, hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara antara suami dan istri terhadap harta gono gini yang menjadi permasalahan. Dengan demikian lahirlah tanggungjawab dari suami dan istri ketika mereka secaraa bersamma-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur beberapa ketentuan terkati perkara harta gono-gini yakni dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menaur hal-hal sebagai berikut:

Apa pentingnya lawyer saat mendampingi perkara harta gono gini

Sengketa harta gono gini pasca terjadinya perceraian pasti tidak jauh dari keterbutuhan atas guguatan terhadap sengketa harta gono gini yang ada. Dengan demikian dibutuhkan peran seorang lawyer professional untuk dapat turut menyelesaikan permasalaha sengketa harta gono gini antar pihak yang bersengketa. Peran lawyer dalam perkara privat seperti dalam sengketa harta gono gini merupakan suatu kebutuhan khusus karena lawyer dalam hal ini menjadi penerima kuasa khusus atas permintaan dan kebutuhan dari klien yang memberikan kuasa, dengan demikian perlu dicermati bahwa dalam permasalahan ini dibutuhkan seorang pemegang kuasa khusus yang memang memiliki keahlian dan kompetensi serta memiliki karir professional sebagai seorang lawyer.

1. Dapat memberikan pemahaman kepada klien terkait penyelesaian harta gono gini.
2. Berperan sebagai kuasa khusus yang dapat membuat surat gugatan harta bersama.
3. Mewakili klien yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan.
4. Membantu dalam pembuatan perjanjian antar pihak yang bersengketa.
5. Menjadi pihak yang membantu membuka komunikasi dan negosiasi antara para pihak.

Pencegahan konflik atas terjadinya perkara harta gono gini

Dalam menyelesaikan proses sengketa harta bersama pasca perceraian harus selalu mengedepankan aspek keadilan bagi semua pihak terkait, dalam artian proses penyelesaian yang ada tidak boleh mendiskriminasikan salah satu pihak. Harus diakui jika dalam pembagian harta bersama, suami memiliki kedudukan yang lebih dominan dibandingkan dengan istri. Hal itu memiliki kesesuaian dengan apa yan diatur dalam Pasal 124 KUH Perdata bahwa suami sendirilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Dasar dari ketentuan ini adalah karena suami merupakan seoarang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap segala urusan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal pengurusan harta bersama.

Meskipun suami memiliki dominasi yang terlampau besar dibanding istri namun dalam permasalahan ini kedudukan suami dibatasi oleh undang-undang, bahwa seorang istri memiliki hak-hak lain yang telah dijamin oleh undang-undang seperti dalam Pasal 125 KUH Perdata diatur bahwa seorang istri diperbolehkan membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata, kemudian lebih lanjut istri memiliki beberapa hak yang diatur seperti:

• Istri tidak behak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama kecuali hak atas pakaian, selimut, dan sprei hal itu diatur dalam Pasal 132 ayat (1) KUHPerdata.
• Istri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 ayat (2).

Batas waktu yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama, dalam jangka waktu satu bulan ini, ostri dapat mengajukan hak pelepasan kepada panitera pengadilan negeri setempat sesuai dengan Pasal 133 ayat (1).

Konsultasi masalah korupsi pada perusahaan bisa Telp / WA : 081280090101

Virby Law Firm

Equity Tower lantai 49 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Jakarta 12190
Telp : (021) 29651231
Email : info@virbylawfirm.com
Website : www.virbyLawfirm.com