Tindak Pidana Korupsi dalam Perusahaan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang selalu mengalami angka kenaikan kejahatan disetiap tahunya, bahkan sampai dengan saat ini tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, melainkan juga dilakukan oleh badan hukum korporasi atau perusahaan dalam lingkup swasta. Pada pengertiannya korporasi merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian, terdapat perputaran kekayaan perusahaan yang berputar dan dapat menjadi celah bagi para pelaku tindak pidana korupsi di sektor korporasi. Bedasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantas Korupsi dalam catatan sepuluh tahun saja terdapat total angka yang cukup besar atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta dengan data sebagai berikut:

Sumber: Data diolah oleh penulis berdasarkan rilis statistic komisi pemberantasan korupsi

Berdasarkan data tersebut menjadi bukti apabila dalam kasus tindak pidana korupsi pada praktiknya tidak hanya terjadi di sektor penyelenggara negara saja, melainkan sektor swasta pada umumnya atau korporasi secara khusus. Secara umum Black Law Dictionary di modul Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi menjabarkan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Terkhusus pada korupsi di sektor korporasi atau perusahaan swasta terdapat pendahuluan yang harus dipahami bahwa setidaknya ada 3 bentuk jenis tindak pidana korupsi korporasi, diantaranya yaitu:

• Crime for corporation, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi selaku pelaku kejahatan dengan beberapa delik seperti penyuapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan barang dan jasa.
• Crime against corporation/employee crimes, dalam hal ini yang menjadi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi adalah para karyawan atau pekerja yang bekerja di perusahaan, jadi pada posisi ini perusahaan menjadi korban tindak pidana korupsi.
• Criminal corporation, kemudian yang terakhir pada bagian ini badan hukum korporasi menjadi pelaku kejahatan yang sengaja, terstruktur, dan sistematis untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketiga jenis tindak pidana korupsi korporasi tersebut dapat dipahami proses penegakan hukum yang berjalan tentu berbeda, oleh karena itu perlu dipahami terlebih dahulu dasar dan konteks perbuatan korupsi yang terjadi di suatu korporasi. Secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 menerangkan bahwa:

• Pasal 20 ayat (1) menerangkan bahwa dalam dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Dalam pasal tersebut pelaku yang didakwa adalah pengurus untuk dan atas nama korporasi sekaligus untuk dan atas nama individu.
• Kemudian Pasal 20 ayat (2) memberikan pengaturan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Berbeda dengan Pasal 20 ayat (1), dalam Pasal 20 ayat (2) yang menjadi penekanan adalah korporasi secara utuh sebagai pelaku kejahatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi korporasi kemudian dibahas juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;

2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pembahasan mengenai korupsi korporasi sebenarnya sudah dibahas sejak lama, hal itu pernah disinggung dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang kemudian diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi UNCAC. Bahwa dalam konvensi PBB tersebut terdapat kriminalisasi terhadap sejumlah perbuatan antikorupsi termasuk dalam hal korupsi korporasi diantaranya yakni:

• Suap pejabat nasional (pemerintah/penyelenggara nasional)
• Suap pejabat asing
• Penggelapan
• Memperdagangkan pengaruh
• Penyalahgunaan fungsi
• Memperkaya secara tidak sah
• Penyuapan (perjanjian)
• Penggelapan untuk kebutuhan ekonomi
• Pencucian uang
• Penyembunyian kejahatan
• Menghalangi proses pengadilan

Berdasarkan catatan tersebut diatas harus diakui bahwa berdasarkan data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi penyuapan mendapatkan peringkat 2 teratas setelah perkara pengadaan barang dan jasa dengan perbuatan tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi pada sektor swasta adalah permasalahan penyuapan terhadap penyelenggara negara. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara menjelaskan bahwa supa merupakan suatu perbuatan pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, maka akan dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah), begitupun dengan penerima suap dalam Pasal 3 diatur akan dipidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Adapun pada proses penegakan hukum Prof. Eddy O.S Hiarej berpendapat bahwa yang harus ditempuh apabila korporasi terjerat tindak pidana korupsi para penegakan hukum baik itu kejaksaan, kepolisian, atau komisi pemberantasan korupsi, apabila korporasi terjerat tindak pidana korupsi sebelum memasuki tahapan litigasi dapat melakukan mitigasi dengan memperhatikan dua persoalan penting diantaranya:

1. Transaksi bisnis dihentikan.
2. Korporasi tidak bisa menjalankan usahanya.

Virby – Cabang Kelapa Gading

Rukan Plaza Pacifik Blok A.4,   No. 84 lantai 3  Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara

Telp  :  (021)  2555-5620

Virby – Cabang Bali

Benoa Square
Lantai 2 Jl. Bypass Ngurah Rai No. 21 A Kedonganan Kuta Badung Bali
803610 

Telp  :  (0361) 2003229